ANALISIS KRITIS TERHADAP UN EGDI : SURVEY NEGARA NEW ZEALAND
ANALISIS KRITIS TERHADAP UN EGDI : SURVEY NEGARA NEW ZEALAND
Saat ini
penggunaan E-Government sangat penting diterapkan oleh negara-negara di dunia,
selain menjadi wadah untuk memperkenalkan dan mempromosikan negaranya dalam
jangkauan yang lebih luas E-Government juga sangat penting dalam berbagai
bidang di kenegaraan khususnya dalam bidang pemerintahannya. Dalam E-Government
berisi beberapa informasi, secara garis besarnya seperti Layanan Masyarakat,
Pemerintahan, Bisnis, Pariwisata, Pendidikan, dan lain sebagainya yang kemudian
dijadikan sebagai bahan penilaian yang dilakukan oleh EGDI. EGDI
sendiri dipakai oleh PBB untuk mengukur kesiapan negara-negara anggota dalam
menerapkan sistem E-Government, baik dari
segi jaringan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia.
Indeks Pembangunan E-Government menyajikan keadaan Pembangunan E-Government Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seiring dengan penilaian pola pengembangan situs web di suatu negara, indeks Pengembangan E-Government menggabungkan karakteristik akses, seperti infrastruktur dan tingkat pendidikan, untuk mencerminkan bagaimana suatu negara menggunakan teknologi informasi untuk mempromosikan akses dan inklusi rakyatnya. EGDI adalah ukuran gabungan dari tiga dimensi penting e-government, yaitu: penyediaan layanan online, konektivitas telekomunikasi, dan kapasitas manusia.
.png)
EGDI sendiri bertujuan untuk memberikan peringkat kinerja pemerintah nasional relatif terhadap satu sama lain. EGDI sendiri bertujuan untuk memberikan peringkat kinerja pemerintah nasional relatif terhadap satu sama lain. PBB melalui Departement of Economic and Social Affairs (UNDESA) sejak tahun 2003 telah melakukan survei yang bertujuan mengkaji bagaimana 193 negara anggota PBB memanfaatkan teknologi modern ICT pada sektor publik dengan mengukur kemampuan dan kemauan negara dalam menerapkan konsep E‐Government dan membuat laporan tentang e‐Government seluruh negara di dunia. Hasil rankingnya nanti dapat digunakan oleh negara‐negara anggota PBB untuk melihat dan membandingkan, serta mencari penyebab mengapa mereka tertinggal atau lebih baik. Hasilnya, setiap negara akan lebih memfokuskan pada pengembangan strategi dan kebijakan E‐Government‐nya.
EGDI didasarkan pada Survei komprehensif kehadiran online dari semua 193 Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menilai situs web nasional dan bagaimana kebijakan dan strategi e-government diterapkan secara umum dan di sektor-sektor khusus untuk penyampaian layanan penting. Penilaian menilai kinerja e-government dari negara-negara relatif satu sama lain sebagai lawan dari pengukuran absolut. Hasilnya ditabulasikan dan digabungkan dengan serangkaian indikator yang mewujudkan kapasitas suatu negara untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, yang tanpanya upaya pengembangan e-government akan terbatas penggunaannya segera.
Meskipun model dasarnya tetap konsisten, makna yang tepat dari nilai-nilai ini bervariasi dari satu edisi Survei ke edisi berikutnya seiring pemahaman tentang potensi perubahan e-government dan teknologi yang mendasarinya berkembang. Ini adalah perbedaan penting karena juga menyiratkan bahwa ini adalah kerangka kerja komparatif yang berupaya mencakup berbagai pendekatan yang dapat berkembang dari waktu ke waktu alih-alih menganjurkan jalur linier dengan tujuan absolut.
.png)
New Zealand menurut data dari United Nation E-Government Development Index Survey pada tahun 2020 masuk dalam 10 besar negara dengan implementasi E-Government yang baik dengan menduduki peringkat ke 8 dari 193 negara dan juga termasuk ke dalam 10 besar negara dengan E-Participation terbaik dengan menduduki peringkat ke 4 dari 193 negara. Saya melakukan analisis dengan membandingkan peringkat New Zealand dari 2010 sampai dengan terakhir 2020. Pada 2010 New Zealand berada di peringkat ke 14 untuk E-Government nya dan peringkat 4 untuk E-Participantion nya. Pada tahun 2012 New Zealand mengalami penurunan E-Participation yang cukup besar dengan +21 dari sebelumnya yakni menjadi peringkat ke 25. Tetapi lambat laun pada tahun 2016 hasil peringkat negara New Zealand mulai membaik dan terus meningkat menjadi peringkat ke 8 untuk E-Government dan peringkat ke 5 untuk E-Participation.
Selandia Baru disebut sebagai New
Zealand adalah sebuah negara kepulaian di barat daya Samudera pasifik yang
merupakan negara bagian dari Benua Australia. Jarak dari Benua Australia
kira-kira 1.5000 Kilometer di Tenggara Australia dan kira-kira berjarak 1.000
kilometer dari selatan negara-negara kepulauan Pasifik (Oceania) yakni Kaledonia Baru, Fiji, dan Tonga. Negara ini terdiri dari dua pulau besar (Pulau Utara dan Pulau Selatan) dan beberapa pulau lainnya yang lebih kecil. Karena letaknya yang jauh,
Selandia Baru merupakan kepulauan terakhir yang didiami oleh manusia.
Meskipun New Zealand tidak memiliki angka yang besar untuk angka
Produk Domestik Bruto atau GDP dibandingkan dengan banyak negara lainnya
termasuk Indonesia. Namun, New Zealand atau Selandia Baru berhadil menduduki
posisi 10 besar sebagai negara dengan kemudahan berbisnis tertinggi di dunia,
keberhasilan penerapan E-Government, dan menyandang predikat sebagai salah satu
negara paling kreatif di dunia berdasarkan peringkat Global Cretaivity Index.
Berikut juga terdapat Langkah-langkah
yang dilakukan oleh New Zealand sehingga dapat unggul dari negara-negara
lainnya seperti :
1. Adanya Chief Digital Officer
Hal ini berguna untuk memaksimalkan dan mengefektifkan kolaborasi digital di bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Kedinasan di New Zealand memiliki posisi Chief Digital Officer yang memegang peran koordinasi kolaborasi dengan kedinasan lainnya.
2. Kolaborasi Teknologi
Di New Zealand suatu kolaborasi yang dilakukan antar stakeholder seluruhnya melibatkan perangkat pemerintah di seluruh bidang kehidupan, mulai dari pendidikan hingga perdagangan. Semua layanan public dari seluruh aspek tersebut terintegrasi dalam satu situs web seperti Portal Resmi E-Government yang dapat diakses di https://www.govt.nz/. Dengan begitu masyarakatnya tidak perlu mengunduh berbagai macam aplikasi pelayanan dari tiap-tiap kementrian yang ada. Hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakatnya karena mereka tidak perlu isi formular berkali-kali untuk mengurus keperluan karena semua kementrian berbagi data.
3. Service Digital
New Zealand juga memiliki sistem pelayanan digital yang dinamai smart start. Sistem ini dimiliki oleh masing-masing kementrian untuk mempermudah alur kehidupan masyarakat mulai dari lahir, tumbuh berkembang, sekolah, bekerja, berbisnis, hingga meninggal dunia. Bahkan jika masyarakatnya ingin memulai bisnis sudah ada 10 langkah yang ditempuh dan tidak perlu pergi ke kementrian yang berbeda. Semua bisa dilakukan dalam 35 menit.
4. Lifelong Learning
Fungsi kementrian pendidikan di New Zealand tidak hanya sekedar mengurusi pendidikan formal seperti sekolah, tetapi mereka juga telah mempersiapkan jalu-jalur pendidikan nonformal seperti berbagai macam kursus dan pendidikan anak sampai di tahap pencarian kerja dan seterusnya. Hal ini dilakukan karena pendidikan dinilai dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai usia. Lifelong Learning disini dimaksudkan bahwa pendidikan tidak selesai setelah tamat sekolah. Disana sudah ada jalurnya hingga les atau kursus apa yang diinginkan. Ada juga digital CV sehingga masyarakat tidak perlu repot membuat CV, karena semua otomatis terisi sesuai pendidikan yang ditempuh.
5. Keamanan Informasi
Seluruh data warga yang
terintegrasi dalam satu sistem tersebut juga dijamin keamananya dengan satu
sistem khusus. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya
penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang.
Langkah-langkah di atas juga
dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain termasuk Indonesia untuk menjadikan
E-Government nya yang lebih efektif dan efisien. Yang paling penting yaitu
dapat digunakan dengan baik oleh masyarakatnya salah satunya dengan memudahkan
penggunaan website tersebut. Dari sini kita dapat melihat bahwa untuk
mewujudkan Implementasi E-Government yang sukses sehingga dapat mencapai peringkat
yang unggul dalam UN EGDI maka dapat dimulai dengan memudahkan akses-akses
layanan masyarakatnya dengan menggunakan fitur-fitur yang yang sederhana dan dapat dimengerti. Disamping itu juga keamanan informasi sangat penting untuk melindungi data-data pribadi. Karena meskipun saat ini zaman sudah canggih tetapi
masih banyak masyarakat yang tertinggal dengan teknologi. Maka dari itu dengan menggunakan
salah satunya smart start tentu sangat membantu dan juga dirasa lebih
efektif dan efisien karena tidak perlu mengisi formulir berulang kali karena
seluruh kementrian sudah berbagi data.
Jika dilihat dari keunggulan E-Government New Zealand mungkin sudah banyak dijelaskan, salah satunya tentang smart start. Namun, disisi lain menurut saya sistem ini juga sangat beresiko karena itu sama saja bahwa siapapun dari kementrian atau kedinasan dapat dengan mudah mengakses data-data pribadi dari penggunanya sehingga tidak adanya kontrol penuh dalam pengawasan keamanannya. Maka dari itu jika saya dapat memberi saran mungkin keamanan lebih ditingkatkan dan selalu ada antisipasi jika ada kebocoran informasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
DAFTAR PUSTAKA
5. https://images.app.goo.gl/N9MGyp5uxUxjCwXx9
Komentar
Posting Komentar